RAPAT PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DBHCHT SESUAI PERMENKEU RI NO.222/PMK.07/2017

posted in: Berita | 0

Rapat mengenai Permenkeu no.222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil  Tembakau  dilaksanakan di Ballroom Hotel Aria Gajayana Malang pada tanggal 18 Januari 2017 diikuti oleh BAPPEDA, BKD, dan perwakilan setiap instansi seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Dari beberapa poin rapat, dapat dilaporkan diantaranya sebagai berikut :

  1. Nama-nama kegiatan untuk Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dalam PMK terbaru (PMK 222 tahun 2017) berbeda dengan PMK lama (PMK no.28 tahun 2016)
  2. Perbedaan ini akan ditindaklajuti dengan pergeseran anggaran / perubahan anggaran TA 2017 dalam waktu dekat
  3. Akan dilaksanakan pertemuan antara BAPPEDA, BKD, dan instansi terkait pada 22 Januari 2018 mengenai penganggaran DBHCHT
  4. Akan dilaksanakan pertemuan assistensi antara Provinsi dan BAPPEDA, BKD,  instansi terkait penerima DBHCHT Kabupaten/Kota pada 23 Januari 2018
  5. Untuk Laporan DBHCHT, wajib disampaikan Kepala Daerah Ke Gubernur yaitu dengan mekanisme laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, sedang laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya
  6. Apabila Laporan tersebut tidak disampaikan, maka akan dilaksanakan penundaan, penghentian dan/atau pemotongan penyaluran DBHCHT
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan, penghentian dan/atau pemotongan penyaluran DBH CHT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

ditulis oleh: Dini Ariyani